Ekspor Olahan Nikel di Bawah 50% Resmi Dilarang, Apa Manfaatnya Bagi Indonesia? (Sumber gambar : Biro Pers)
Ekspor Olahan Nikel di Bawah 50% Resmi Dilarang, Apa Manfaatnya Bagi Indonesia? (Sumber gambar : Biro Pers)

Ekspor Olahan Nikel di Bawah 50% Resmi Dilarang, Apa Manfaatnya Bagi Indonesia?

Indonesia memutuskan untuk melarang ekspor produk olahan nikel dengan kadar di bawah 50 persen dengan tujuan meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia.

Sudah terlihat jelas bahwa ekspor pengelolaan nikel di Indonesia masih cukup tinggi. Itulah mengapa dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga menyatakan di Indonesia Economic Outlook 2022 and The G20 Presidency, Senin 23 Maret 2022 “Indonesia tidak lagi mengizinkan ekspor pengelolaan nikel dengan kadar di bawah 50% sehingga harus berada di angka 60 atau 70% untuk bisa mendapat izin”. Kata Bahlil.

Tidak hanya itu, Bahlil juga menyebutkan bahwa pemerintah masih fokus pada aspek pengelolaan nikel untuk bisa menjangkau dan mendukung ekosistem baterai mobil.

Baca Juga : Tanpa Potongan dan Sering Dipakai, Ini Sistem Pembayaran Online Beri Cuan Tinggi

Sampai sekarang ada beberapa industri dan perusahaan otomotif telah memberi investasi di bidang baterai mobil diantaranya Contemporary Amperex Technology Co, dan LG Energy Solution Ltd.

Pada sisi pabrikan LG membuat pemerintah harus membangun insfrastruktur 30 Giga sel baterai di tahap awal. CATL juga mengkonfirmasi akan membangun ekosistem sama dengan membuat 20 sampai 30 Giga baterai sel di tahapan awal.

Pihak pemerintah sendiri telah menargetkan besaran dari jumlah baterai sel di masa depan juga harus terpenuhi.

Bahlil mengungkapkan di tahun keenam ataupun ketujuh pasca produksi ada rencana pemerintah membuat sistem pabrik baterai sel sehingga dapat mendukung perusahaan lainnya.

Baca Juga : Aplikasi Pembayaran Online Ini Beri Cashback dan Diskon Besar, Berikut Daftarnya

Pembangunan pabrik baterai sel perlu memperhitungkan jarak dari pabrik mobil. Bahkan kebijakan tersebut menjadi bagian politik internet di negara tertentu.

Bahlil mengangap bahwa kebijakan politik internal negara tertentu bisa dilakukan, namun kami juga memiliki cara berbeda. Ketika nantinya pemerintah dipaksa menyediakan bahan baku akan kami kirim namun tetap saja ada pajak ekspor lebih besar ketika pengiriman berlangsung.